Anies Gubernur Takut Preman, Kalah Sama Ahok!

loading...

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui tak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi maraknya aksi premanisme yang terjadi di wilayahnya. Ia berdalih bahwa aksi premanisme merupakan domain kepolisian. Anies mengatakan, Pemprov DKI hanya bisa melakukan tindakan jika ada pelanggaran peraturan daerah saja. Sementara, aksi premanisme yang merupakan pelanggaran pidana menjadi kewenangan polisi.

Lucunya nih, nampaknya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah justru punya pemikiran yang lebih logis dan waras ketimbang Anies. Menurut Saefullah, meskipun penindakan premanisme berada dibawah domain kepolisian, namun sebagai kepala daerah tidak diperbolehkan untuk 'buang badan' soal masalah itu. Sebab keamanan dan kenyamanan warga menjadi taruhannya.

"Apapun yang ada di wilayah itu menjadi urusan pemerintahan. Tidak boleh dia bilang itu bukan urusan dia"

Ya begini kalau punya Gubernur hasil jualan ayat dan mayat. Orang nggak punya leadership dan keberanian lebih akhirnya terpilih. Yang namanya pemimpin itu harus berani tegas dan mengambil resiko atau istilahnya pasang badan buat rakyat. Kok bisa-bisanya Anies ini malah melimpahkan masalah ke Kepolisian.

Kalau ada perihal kriminalitas, misalnya ada yang dipalak, dijambret, dan sebagainya memang yang bisa memproses adalah Kepolisian. Tapi apakah Pemprov DKI Jakarta tidak punya kapasitas dan kuasa untuk mengatasi itu? Harusnya bisa!

Pantas saja sekarang preman-preman modelannya Lulung dan Daeng Aziz kicep semua. Beda banget dengan jamannya Ahok dulu yang memang memberantas premanisme. Para preman baik yang masuk kategori bos gank ataupun yang jadi pelaksana di jalanan jaman Ahok memang ruang geraknya sangat dibatasi. Ibaratnya nih, jaman Ahok dulu "Bahagia warganya, sedih premannya".

Sekarang jaman Anies beda. Yang bahagia premannya. Warganya yang mulai sedih lagi sebab kalau punya usaha sekarang harus kembali siap dengan pungli-pungli dan tarikan yang nggak jelas. Sudah bayar ke Pemprov, masih juga harus memberi jatah preman. Sistem-sistem yang dulu dirancang Ahok meniru negara-negara maju jadi nggak jelas juntrungannya demi memenuhi dompet para preman. Masih ingat kan parkir elektronik? Harusnya itu kan sudah bagus. Eh sekarang balik lagi pakai tukang semprit. Ini belum dengan potensi kriminalitas yang terjadi. Kita tahu sama tahulah bahwa di daerah-daerah yang banyak premannya biasanya masuk kategori merah untuk urusan kriminalitas.

Hal-hal begini ini mungkin nggak kepikiran oleh para pemilih di Pilkada DKI Jakarta lalu. Ya salahnya sendiri terjebak janji manis dan mau-maunya ditakut-takuti soal ayat dan mayat. Suatu hari nanti saat kiamat, Anies Baswedan juga akan dimintai pertanggungjawaban kenapa pada saat dia menjabat sebagai Gubernur dia memilih kalah dari preman-preman yang akibatnya tentu saja yang rugi masyarakatnya.

Bandingkan sama keberaniannya Ahok dulu,

"Tidak boleh ada lagi ormas yang menjual lapak di DKI karena Anda akan berhadapan dengan kami preman resmi. Kalau saya preman resmi. Kami ada kesepakatan juga dengan polisi dan TNI untuk keamanan. Kami akan menggelontorkan banyak uang untuk TNI dan Polri. Parkir liar, jual lapak, saya kira itu bukan bagian dari organisasi kepemudaan. Tidak ada 'pemain' melindungi diri dengan baju ormas. Jangan sampai kami berbenturan dengan ormas pemuda gara-gara parkir. Anda mau ribut dengan kami, saya kira Anda pasti kalah. Kami sangat serius untuk bereskan ini (Jakarta)"

Ini omongannya Ahok Agustus 2015 setelah dituding Lulung dia itu preman. Lho kalau Pemprov jadi preman dalam artian galak menerapkan peraturan, memberantas pungli, memaksa pengusaha mengeluarkan CSR atau berkontribusi ke pembangunan ya wajar dong. Yang penting kan bukti kerjanya nyata dan bisa dirasakan enaknya oleh banyak orang. Kotanya jadi bersih, rapi, tertib, punya ruang terbuka yang bisa dinikmati banyak orang, warganya aman, yang mau usaha nggak takut dipalak dan dibuat ruwet sebab semua sudah jelas, dan sebagainya. Yang bego sekarang yang membuang orang bisa kerja serta pemberani seperti Ahok dan ditukar dengan Anies.

Kepolisian dan TNI itu mestinya memang sinergis dengan Pemprov. Jangan dilempar tanggung jawab seolah urusan premanisme itu tanggungjawab mereka saja. Ingat kan formatnya Muspida itu seperti apa? Harus saling kerjasama. Pemprov punya kuasa membuat aturan yang tegas agar premanisme tidak berkembang di suatu wilayah. Kalau ada yang bandel, kepolisian dan TNI tinggal membantu bertindak.

Belajarlah dari DKI Jakarta. Jangan sampai kita salah pilih pemimpin buat Indonesia di 17 April 2019 nanti. Itu long weeekend, jangan pergi-pergi dulu sebelum nyoblos. Kalau saya sudah pasti sregnya cuma sama #01JokowiLagi

Sumber

Tweet